PPID Provinsi Jawa Barat

KOTA BANDUNG - Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat Ade Afriandi menyatakan proses pembongkaran wahana wisata Hybisc Fantasy di Puncak, Bogor terus berlanjut.

Hingga Senin (17/3/2025) sudah dua wahana yang rampung dibongkar dan 11 wahana lainnya masih berproses.

Wahana yang sudah 100 persen selesai dibongkar adalah Mini Corasel dan Airplane. Wahana lainnya yang hampir selesai dibongkar antara lain Octopus, Ontang-Anting, Rainbow Slide, dan bangunan musala yang sudah diatas 90 persen.

Sedangkan wahana yang pembongkarannya masih dibawah 50 persen antara lain Corasel Kuda, Palu Pendulum, Fliying Tower, Bianglala, Kora-kora, Mega Disco, dan Turbo Drop.

"Realisasi pembongkaran bangunan dari tanggal 5 sampai 17 Maret, total bangunan atau wahana permainan yang sudah dibongkar sebanyak 49 unit dari 50 unit atau 98 persen. Sisa wahana masih dalam proses pembongkaran sebanyak 10 unit dan bangunan gedung utama Hybisc karena masih terdapat aset perusahaan yang disimpan di dalam bangunan tersebut," ujar Ade Afriandi, Selasa (18/3).

Ade mengatakan, upaya pembongkaran berjalan lancar meski ada upaya dari pihak Hybisc yang meminta penundaan serta pihak pengelola kebun teh Gunung Mas yang menganggap lahannya rusak akibat mobilisasi alat berat sehingga meminta ganti rugi.

Sementara itu material bongkaran yang dibuang ke area disposal baru pada hari Senin (17/3) sebanyak 28 kali karena terjeda oleh penyiapan lokasi baru disposal.

Untuk mengurangi potensi kecelakaan akibat ceceran tanah ke jalan raya, disikapi dengan terus berupaya membersihkan jalan dengan alat sekop dan penyemprotan air oleh Damkar Kabupaten Bogor.

"Pembongkaran bianglala oleh pihak perusahaan mulai dilakukan  dengan menggunakan crane besar sehingga progres pembongkaran diharapkan bisa lebih cepat," ujar Ade.

DAERAH KHUSUS JAKARTA -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan penanganan banjir di wilayah Jabar akan berfokus pada rehabilitasi sempadan sungai dan ketahanan pangan. 

Hal itu diungkapkan usai rakor penanganan banjir di wilayah Jabar bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (17/3/2025).  

Turur hadir Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Bupati Bogor Rudy Susmanto, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. 

Gubernur Dedi menilai secara prinsip penanganan banjir di wilayah Jabar saat ini akan disiapkan penanganan jangka menengah dengan fokus utamanya yaitu rehabilitasi bencana agar di kemudian hari tidak terulang kembali. 

"Tetapi hari ini adalah kita bicaranya sudah pada teknis tidak lagi penanganan tanggap darurat menyiapkan bahan sembako atau kemudian menyiapkan alas tidur, alas selimut tapi kita fokus pada rehabilitasi bencana," ungkap Dedi. 

Kementerian PU, Pemda Provinsi dan pemda kabupaten/kota akan bahu membahu menghadirkan sebuah tanggul di sepanjang sempadan sungai. 

Dalam rakor tersebut dibahas pula mengenai penetapan lokasi dan pembiayaan yang akan dikolektifkan secara kolaborasi dari Pemerintah Pusat hingga pemerintah kabupaten/kota. 

"Pertama penetepan lokasi (lahan pembangunan tanggul) tentunya kami harus siapkan dengan cepat, yang keduanya pembiayaan. Nah, pembiayaan ini nanti terintegrasi pembiayaan oleh pemerintah pusat pembiayaan oleh pemprov Jabar, pembiayaan oleh pemkab/pemkot secara bersama-sama. Karena angkanya relatif sangat besar berdasarkan hitungan kami," tuturnya. 

Maka dari itu, Dedi berharap kolaborasi yang telah disepakati pada hari ini diharapkan menghasilkan penanganan banjir jangka menengah dan tentunya penanganan ketahanan pangan. 

"Mudah-mudahan seluruh kerangka kerja terpadu di kabinet Merah Putih ini adalah kerangka kerja untuk dua hal stimulusnya yang pertama adalah penanganan banjir tetapi di balik penanganan banjir ada stimulus yang kedua yaitu penanganan ketahanan pangan, karena efek dari sungai ujungnya adalah areal pertanian, efek areal pertanian ujungnya adalah produktivitas beras," pungkas Dedi. 

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut penanggulangan banjir di kawasan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, juga daerah lainnya akan diantisipasi dalam jangka menengah dengan menertibkan sempadan sungai yang didalamnya ada revitalisasi irigasi, pembangunan tanggul dan bendungan. 

"Revitalisasi irigasi dan pembangunan bendungan dalam konteks penanggulangan banjir. Semua ini dalam rangka sinkronisasi, ini membutuhkan pengadaan tanah karena pembangunan itu titik krusialnya ada lahan yang utama, sebelum ada pengadaan lahan dilakukan dulu penetapan lokasi (penlok), penlok itu yang menetapkan adalah kepala daerah," ucap Nusron. 

Nusron mengatakan, kepala daerah yang hadir dalam rapat koordinasi berkomitmen untuk segera menetapkan lokasi lahan. Sehingga ditargetkan Juni 2025 sudah mulai proses pembangunan, baik itu normalisasi sungai berupa tanggup dan sempadan sungai. 

"Hasil dari rapat hari ini kepala daerah komitmen dan kalau bisa penetapan penloknya itu harus selesai di pertengahan April, pengadaan tanahnya selesai di akhir bulan Mei, bulan Juni sudah mulai proses pembangunan baik itu normalisasi sungai tanggul dan sempadan sungai maupun situ maupun irigasi dan bendungan," ujarnya.

KABUPATEN SUMEDANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, meninjau langsung lokasi banjir di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Minggu (16/3/2025). Dalam peninjauannya, ia menegaskan pentingnya identifikasi penyebab banjir agar kejadian serupa dapat dicegah di masa mendatang.

"Kecamatan Cimanggung ini, terdapat empat desa terdampak dengan total sekitar 575 kepala keluarga atau lebih dari 2.000 jiwa. Kami melakukan pengecekan, dan sesuai arahan Pak Gubernur, hal utama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi penyebab dan menangani akar masalahnya," ujar Herman.

Berdasarkan hasil tinjauan sementara, beberapa faktor utama yang menyebabkan banjir antara lain penyempitan Jembatan Pangsor akibat tumpukan sampah, pendangkalan dan penyempitan Sungai Cimande, serta alih fungsi lahan di bagian hulu.

"Penyempitan Jembatan Pangsor ini terjadi karena sampah yang menumpuk, lalu ada pendangkalan dan penyempitan Sungai Cimande. Selain itu, alih fungsi lahan di daerah hulu membuat aliran air semakin deras dari atas ke bawah, sehingga banjir tak terhindarkan," jelasnya.

Untuk langkah penanganan darurat, Pemdaprov Jabar bersama Pemkab Sumedang telah menurunkan alat berat dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) guna melakukan pengerukan sungai. Jika masih kurang, Pemdaprov Jabar siap mengerahkan tambahan alat berat.

"Kami juga akan mengecek kondisi di hilir, di Rancaekek, apakah ada penyempitan yang menyebabkan fenomena back water, yakni air yang seharusnya mengalir malah berbalik akibat hambatan," katanya.

Selain itu, Herman juga menyerahkan bantuan logistik dari Pemdaprov Jabar senilai Rp 289,6 juta  dalam bentuk barang dan kebutuhan pokok melalui Dinas Sosial serta BPBD. Bantuan tersebut telah diserahkan secara simbolis kepada Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir, dan Sekda Kabupaten Sumedang di Kantor Kecamatan Cimanggung.

Lebih lanjut, Herman mengingatkan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

"Jangan hanya mengandalkan pemerintah. Pemerintah pasti bertindak, tapi masyarakat juga harus berperan, terutama dalam mengelola sampah sejak dari rumah. Jangan membuang sampah sembarangan," tegasnya.

Terkait solusi jangka panjang, Herman menyebutkan opsi peninggian Jembatan Pangsor akan dikaji oleh Dinas Bina Marga dan berkoordinasi dengan Kementerian PU. Jika memang diperlukan, jembatan bisa ditinggikan atau cukup dilakukan pengerukan agar aliran air lebih lancar.

"Normalisasi sungai juga akan dilakukan, tetapi tentu dengan mempertimbangkan kondisi permukiman di sekitar sungai," katanya.

Dengan langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan risiko banjir di Cimanggung dapat diminimalkan di masa mendatang.

DAERAH KHUSUS JAKARTA -- Pemda Provinsi Jabar dan TNI AD menandatangani perjanjian kerja sama dalam pembangunan di berbagai bidang. 

Penandatanganan naskah kerja sama dengan tajuk 'Sinergi TNI AD Manunggal Karya Bakti Skala Besar untuk Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Barat', dilakukan di Mabes TNI AD, Jakarta, Jumat (14/3/2025). 

Naskah ditandatangani Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak. 

Kerja sama antara Pemdaprov dengan TNI AD mencakup berbagai bidang. Di bidang infrastruktur, Dedi berharap TNI bisa turun ke tengah masyarakat dan menyerap aspirasi.  Infrastruktur akan fokus di Jabar bagian selatan dan utara. 

Di selatan, masih kurang akses layanan kesehatan, akses pasar, hingga akses pendidikan. Sementara utara, masih butuh perhatian karena kerap terjadi bencana. 

“Para anggota TNI akan bergerak kembali ke masyarakat, membangun, dan semakin dirasakan kedekatan dengan warga. Karena TNI itu manunggal, artinya dia tidak bisa dipisahkan (dengan masyarakat)," ujar Dedi Mulyadi. 

Di bidang persampahan, Dedi berharap babinsa yang ada di desa bisa terlibat dalam pengolahan sampah. TNI juga didorong memproduksi mesin pengolah sampah.  

Di sektor lingkungan, Dedi berharap TNI aktif melindungi hutan dan menjaga keseimbangan antara hulu dan hilir daerah alirah sungai. Ia juga menggarisbawahi fenomena sempadan sungai banyak yang disertifikatkan baik oleh perorangan maupun perusahaan. 

Masih banyak bidang yang dikerjasamakan dengan TNI AD. Dedi berharap kerja sama ini akan berkelanjutan. 

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengapresiasi kerja sama dengan Pemdaprov Jabar. 

Maruli mendorong adanya data termutakhir baik terkait dengan kondisi geografi, demografi, dan aspek lainnya untuk membuktikan perubahan yang terjadi setelah program kerjasama yang dilakukan berjalan. 

"Kita buktikan dalam sekian tahun akan ada perubahan signifikan. Mudah- mudahan apa yang disampaikan Pak Gubernur akan berjalan dengan support dari stakeholders lainnya," kata Maruli. 

KOTA BANDUNG - Pola belanja atau konsumsi masyarakat pada musim lebaran 2025 akan dipengaruhi lima faktor yang saling berkaitan. 

Kelima faktor itu yakni penurunan penghasilan masyarakat, efisiensi anggaran pemerintah, gangguan distribusi logistik, persaingan e-commerce, serta kenaikan harga barang. 

Hal ini terungkap dalam Statistik Webinar Series #1 2025 Diskominfo Jabar di Kota Bandung, Kamis (13/3/2025). 

Webinar yang diselenggarakan Diskominfo Jabar mengambil tema 'Memahami Pola Konsumsi dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Daerah' Musim Lebaran 2025', dihadiri para stakeholders ekonomi. 

Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Jawa Barat Yudi Hartanto menggambarkan, bagaimana saat ini 46 persen konsumen memilih belanja di toko online (marketplace) ketimbang toko offline seperti ritel. 

"Ujungnya semakin menekan keuntungan ritel konvensional," ujar Yudi Hartanto. 

Efisiensi anggaran pemerintah, gangguan logistik akibat bencana alam, dan persaingan e - commerce, kata Yudi, juga berpotensi mempengaruhi pola belanja masyarakat. 

"Kelima faktor ini akan sangat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat," kata Yudi.

Di tengah berbagai tantangan tersebut Aprindo memproyeksikan kenaikan penjualan 15 persen dibanding awal tahun, tetapi akan lebih rendah dibanding musim Lebaran 2024.

"Kita tetap berupaya di antaranya dengan integrasi antara toko fisik dan online, diversifikasi produk, dan program layanan promo," sebut Yudi.

Windhiarso Ponco Adi Putranto, Direktur Statistik Harga BPS Indonesia, mengungkapkan ada beberapa komoditas yang berpotensi menyebabkan inflasi saat Ramadan dan Lebaran.

"Perlu diwaspadai daging ayam ras, tarif angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, beras, dan emas perhiasan," sebutnya. 

Menurutnya, komoditas ini pula yang menyebabkan terjadinya  inflasi hingga 17 persen pada 2024  pada periode yang sama.

Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah menyebutkan, Statistik Webinar Series #1 2025 Diskominfo Jabar bertujuan memahami pola konsumsi masyarakat sebelum, saat, dan setelah lebaran, dan memahami dampak Lebaran terhadap inflasi, daya beli dan ekonomi secara umum.

"Harapannya, selama periode Lebaran 2025, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan inflasi yang tetap terkendali, kemudian meningkatkan kesadaran dan peran aktif pemerintah serta masyarakat dalam mengelola ekonomi selama periode Lebaran
dengan strategi yang bijak," kata Ika.