Portal Resmi PPID Provinsi Jawa Barat

Pelayanan Informasi Publik
Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Siap memberikan informasi publik secara
cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, & cara sederhana

Transparansi & Akuntabilitas

Hak Anda Untuk Tahu
Informasi Publik Terbuka

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Form Permohonan Informasi Publik

Form Pengajuan Keberatan Informasi

Cek Status Permohonan Informasi

Cek Status Pengajuan Keberatan

Statistik Real-Time

Statistik Layanan
Informasi Publik

Rekapitulasi data layanan informasi publik dan jumlah permohonan yang masuk secara transparan.

Total Informasi Publik

2.401

Total Permohonan

2.197

Lihat Statistik Lengkap

Data Resmi PPID

Transparan & Akuntabel

Kategori Terbuka

Akses Publik Cepat

Keterbukaan Informasi

Daftar Informasi Publik
Provinsi Jawa Barat

Kumpulan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Jelajahi Informasi Publik

Arsip & Dokumen

Dokumen Resmi &
Perencanaan Daerah

Temukan dasar hukum, dokumen pelaporan kinerja, dokumen perencanaan pembangunan, serta berbagai arsip resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara transparan.

Akses Dokumen Resmi

Dokumen Resmi

Arsip Perencanaan

Kabar Terkini

Berita PPID Terbaru

16 Oct 2026

Jabar Raih Peringkat Pertama di Indonesia Muslim Travel Index 202...

JAKARTA - Pemprov Jawa Barat meraih peringkat terbaik sebagai Provinsi Ramah Wisata Muslim dalam acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menerima langsung penghargaan tersebut dari Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana, di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (16/10/2026). "Alhamdulillah, sebuah kebanggaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan tertinggi sebagai Provinsi Terbaik Peringkat 1 di Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2026 yang diserahkan secara langsung oleh Menteri Pariwisata Ibu Widiyanti Putri Wardhana, pada ajang bergengsi ISEF 2026," ujar Erwan. Sebelumnya, penghargaan serupa juga didapat pada 2025 lalu. Selain peringkat satu Provinsi Terbaik IMTI 2026, Jawa Barat juga menerima Special Recognition IMTI Kategori Best IMTI Performance of the Year. Menurutnya prestasi ini merupakan hasil kerja bersama semua pihak dalam industri pariwisata di Jawa Barat, sekaligus menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan pariwisata ramah Muslim di Jawa Barat "Prestasi membanggakan ini adalah buah dari kerja keras, muhasabah, dan kolaborasi erat dari seluruh pihak. Target kita untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pariwisata ramah muslim di Jawa Barat akhirnya terwujud nyata," ujarnya. Kolaborasi yang nyata Pemprov Jawa Barat dengan masyarakat pariwisata serta Bank Indonesia akhirnya berbuah penghargaan tertinggi. "Penghargaan ini adalah milik seluruh masyarakat Jawa Barat. Mari terus kita tunjukkan keramahan, keindahan alam, dan kelengkapan fasilitas pariwisata kita kepada dunia," tuturnya. ISEF ke-13 diselenggarakan pada 14–18 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC). Rangkaian acara melibatkan mitra ekonomi - keuangan syariah domestik dan internasional serta lebih dari 1.000 pelaku industri halal. Penyelenggaraan ISEF 2026 menghadirkan lebih dari 100 kegiatan secara luring dan daring yang mempertemukan pelaku usaha dari hulu ke hilir. Kegiatan tersebut mencakup business matching perdagangan dan wastra, Forum Bisnis Pesantren, serta forum nasional dan internasional di bidang halal, zakat, wakaf, pembiayaan haji, dan pariwisata ramah muslim. UMKM Unggulan Jabar ISEF 2026 menjadi panggung bagi UMKM unggulan Jawa Barat untuk menembus pasar halal nasional. Sebanyak 30 UMKM dan pesantren binaan Bank Indonesia Jawa Barat terlibat dalam berbagai rangkaian ISEF 2026, mulai dari pameran, fashion show , business matching, Halal Mart, hingga Jawara Ekspor. Kehadiran ini menjadi momentum penting bagi UMKM untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, pelaku usaha, mitra potensial, dan jejaring pasar yang lebih luas. Pada Modest Fashion Exhibition, sebanyak 14 UMKM wastra dan fesyen Jawa Barat membuka booth di area Lobby dan Cenderawasih JICC, yaitu Dama Kara, YASA, Neu Men, Boolao, Klambikoe, Fustan by Dots Indonesia, Bellahasura, Himeca Daily, Awgorgeousin, Kirapassa, Netaly, Jofan Design, Artikala, dan Anggia Handmade. Enam di antaranya, yakni Jofan Design, Artikala, Klambikoe, Bellahasura, Fustan by Dots Indonesia, dan Boolao, juga tampil di panggung fashion show IN2MOTIONFEST x JMFW 2026. Selain itu, Mom Aiko Store turut mengikuti business matching modest fashion. Di sektor makanan dan minuman halal, Ciomy, D'Mamam, Imago, Sila Tea, dan Yammy Babeh hadir di area Halal Food B2B, sementara Alamme dan Madu NP hadir di area Halal Food B2C, Hall B JICC. Produk UMKM Jawa Barat juga dapat ditemukan di Gema Halal – Halal Mart, yaitu Ciomy, D'Mamam, Imago, MT Farm, Srinaga & Cancimen, Sunkrips, Palmute & Bee Polis, Nurul Iman, dan Sila Tea. Adapun di area Jawara Ekspor, produk Imago, Sarkara Madu, dan Sila Tea mewakili kategori halal food, sedangkan Dama Kara, Kirapassa, dan Neu Men mewakili kategori modest fashion. Tidak ketinggalan, pesantren binaan Bank Indonesia Jawa Barat, yaitu Gerbang Santri (Air Berkah) dan Pondok Pesantren Darussyifa Al Fitra, turut ambil bagian dalam ISEF 2026. Keterlibatan UMKM dan pesantren Jawa Barat pada ISEF 2026 merupakan bagian dari pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan dan berjenjang, mulai dari penguatan kapasitas usaha, kurasi produk, perluasan akses pasar, hingga perluasan akses pembiayaan syariah. Di tengah ekosistem ekonomi syariah nasional, mereka tidak hanya menampilkan produk unggulan, tetapi juga membangun jejaring, menjajaki business matching, serta membuka peluang pasar dan kemitraan yang lebih luas. Melalui kesinambungan pembinaan dari tingkat daerah hingga nasional, UMKM Jawa Barat diharapkan dapat naik kelas dan menjadi bagian penting dari rantai nilai halal nasional, sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat "Kebaikan untuk Semua". HUMAS JABAR Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Adi Komar

Baca Selengkapnya

16 Oct 2026

Pemprov Jabar Bakal Beri Pelatihan Bahasa Asing Bagi Masyarakat D...

KABUPATEN INDRAMAYU - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyelenggarakan pelatihan bahasa asing bagi masyarakat desa. Tujuannya, untuk menambah kompetensi bagi warga desa yang akan bekerja ke luar negeri. Empat bahasa asing itu yakni bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, dan Arab. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pelatihan bahasa asing bakal dimulai November 2026. Setiap camat diminta memilih empat desa yang menjadi tempat pelatihan bahasa asing. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar menambahkan, pelatihan bahasa asing dilaksanakan untuk menyiapkan warga desa yang akan bekerja di luar negeri agar tak menghadapi masalah. "Penyiapan sumber daya manusia penting karena pekerja migran asalnya dari desa. Mereka ada yang kena masalah di luar negeri karena tidak tahu prosedur, apalagi bahasa," kata Kim usai acara bursa kerja online di PT Food Packaging Jaya, Kawasan Industri Losarang, Indramayu, Jumat (16/10/2026). Pelatih bahasa asing akan direkrut dari guru SMA dan SMK di Indramayu atau intruktur mandiri. Dikatakan Kim, jangka waktu pelatihan bahasa asing berlangsung sekitar enam bulan. Setiap desa akan diberi kuota puluhan orang untuk mengikuti pelatihan bahasa asing yang dilaksanakan langsung di desa. "Pelatihan bahasa asing diberikan gratis supaya sumber daya manusia siap kerja di luar negeri," ujar Kim. Kepala Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Indramayu, Tanuri mengapresiasi rencana Gubernur Dedi Mulyadi yang akan menyelenggarakan pelatihan bahasa asing. Dikatakan Tanuri, beberapa warga Desa Muntur bekerja di luar negeri, di antaranya sebagai baby sitter dan pelayan restoran. Selama ini, warga Muntur bekerja ke luar negeri tanpa mendapatkan pelatihan bahasa asing terlebih dahulu. Negara tujuan mereka biasanya Arab dan Taiwan. Menurut Tanuri, masih ada sekitar 10 persen masyarakat Desa Muntur yang menganggur. Mereka kebanyakan merupakan lulusan sekolah menengah atas (SMA). HUMAS JABAR Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Adi Komar

Baca Selengkapnya

16 Oct 2026

Industri di Indramayu Semakin Berkembang, Puluhan Lowongan Kerja...

KABUPATEN INDRAMAYU - Pemerintah Provinsi Jawa Barat konsisten memfasilitasi masyarakat untuk mencari kerja lewat bursa kerja online yang disiarkan secara langsung melalui akun Tiktok Gubernur Jawa Barat @dedimulyadiofficial. Pekan ini, Jumat (16/10/2026), bursa kerja disiarkan dari PT Food Packaging Jaya, Kawasan Industri Losarang, Indramayu. Terdapat 62 lowongan dari 23 perusahaan yang bisa dilamar oleh pencari kerja di aplikasi Nyari Gawe. Beberapa di antaranya adalah pekerjaan di luar negeri. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan lowongan pekerjaan yang tersedia, salah satunya perawat untuk ditempatkan di Jerman. Pekerja yang diterima akan mendapat fasilitas seperti pelatihan bahasa asing hingga tiket penerbangan ke Jerman. Bagi yang tertarik dengan lowongan pekerjaan dari PT Assalam Karya Manunggal tersebut dapat melamar melalui aplikasi Nyari Gawe. Selain perawat, lowongan lain untuk ditempatkan di luar negeri yakni tenaga konstruksi di Malaysia. Warga lulusan sekolah dasar bisa melamar pekerjaan tersebut. Bagi yang berminat, akan menerima gaji Rp7 juta. Ditambah lembur, maka gaji yang diterima dari PT Prigel Antar Sukses bisa lebih dari Rp7 juta. Pekerja juga bakal mendapat fasilitas tempat tinggal berupa mess. PT Food Packaging Jaya juga membuka lowongan kerja. Perusahaan asal Tiongkok tersebut membutuhkan tujuh posisi, di antaranya penerjemah bahasa Mandarin dan staf pengembangan sumber daya manusia. Perusahaan memprioritaskan warga Indramayu sebagai pekerja. Saat ini, 90 persen pekerja di perusahaan tersebut merupakan warga Indramayu. Dedi mengatakan, dengan semakin berkembangnya industri di Indramayu, maka kerja sama antara SMA dan SMK di Indramayu dengan pihak industri perlu dijalin. Tujuannya, agar warga Indramayu siap terserap di industri. "Penyiapan orang Indramayu untuk kerja di industri harus dilakukam karena mereka tadinya kerja di sektor pertanian dan kelautan. Pola hidup akan berubah," ucap KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi. Bupati Indramayu Lucky Hakim menambahkan, sebanyak 63.000 warga Indramayu masih menganggur. Ia yakin, jumlah pengangguran akan berkurang seiring pembangunan pabrik-pabrik di Indramayu. Pemkab Indramayu menyiapkan 14.000 hektare lahan untuk kawasan industri. "Bahkan warga dari kabupaten lain di Jabar bisa kerja di sini karena banyak pabrik sedang dibangun," ucap Lucky. Ia pun mendorong warga Indramayu untuk menangkap peluang wirausaha dengan semakin banyaknya pabrik dan pekerja. Peluang wirausaha yang terbuka di antaranya rumah makan dan tempat tinggal bagi pekerja. HUMAS JABAR Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Adi Komar

Baca Selengkapnya

15 Oct 2026

Herman Suryatman: Sekretariat DPRD Harus Jadi Penghubung Strategi...

KOTA BANDUNG -- Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan hubungan kelembagaan antara legislatif dan eksekutif berjalan efektif serta menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Karenanya, aparatur sekretariat DPRD dituntut tidak hanya kuat dalam administrasi, tetapi juga memahami arah pembangunan, menguasai data, dan mampu membaca persoalan secara makro. Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman saat memberikan pengarahan pada Rapat Kerja Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) terkait Penguatan Peran Sekretariat DPRD dalam Hubungan Kelembagaan DPRD dengan Eksekutif, di Rooftop Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (15/10/2026). Mewakili Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Sekda Herman menegaskan, perencanaan pembangunan harus dimulai dari tujuan akhir yang ingin dicapai, bukan dari urusan anggaran, keuangan, maupun administrasi. Meski ketiganya merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan pembangunan, bukan tujuan itu sendiri. “Start from the end dalam perspektif perencanaan biasanya saya akan memulai dari akhir. Bukan dari anggaran, bukan dari keuangan, bukan dari administrasi. Itu hanya alat,” demikian pesan utama Herman dalam arahannya. Menurutnya, orientasi pada hasil harus menjadi fondasi bagi seluruh unsur pemerintahan, termasuk Sekretariat DPRD. Setiap program dan kebijakan perlu memiliki target yang jelas, terukur, serta progresif agar mampu mendorong perubahan nyata. "Targetnya progresif, karena target yang tidak progresif tidak akan membuat kita takut, tapi target yang membuat kita takut, itu yang akan mendorong kita mencapai tujuan," kata Herman. Lebih lanjut, ia menekankan, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan sekadar terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran, melainkan perubahan yang dirasakan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Herman mengisyaratkan pentingnya membangun birokrasi yang berorientasi pada dampak atau outcome, bukan semata-mata pada pelaksanaan program atau output. "Pemerintah harus mampu menjelaskan perubahan apa yang dihasilkan dari setiap kebijakan dan sejauh mana perubahan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat," kata Dia. Misalnya, penurunan kemiskinan, berkurangnya pengangguran, serta peningkatan kualitas pembangunan manusia harus menjadi bagian dari indikator keberhasilan yang diperhatikan secara serius. Sekda Jabar turut menyoroti bahwa aparatur birokrasi memiliki tanggung jawab menjaga keberlanjutan pembangunan, sekaligus memastikan kebijakan tetap berjalan efektif bahkan di tengah pergantian kepemimpinan. Oleh sebab itu, aparatur sekretariat DPRD perlu memahami substansi pemerintahan dan pembangunan secara utuh. Menurutnya pemahaman terhadap persoalan daerah, indikator makro pembangunan, serta kebutuhan masyarakat merupakan fondasi dalam menyusun sebuah kebijakan publik. Pun Herman menekankan pentingnya penguasaan data hingga tingkat wilayah terkecil. Menurutnya, pendekatan pembangunan berbasis data memungkinkan pemerintah bergerak lebih proaktif dan tepat sasaran. "Tanpa penguasaan data yang memadai, program hanya berjalan berdasarkan kebiasaan atau menunggu persoalan muncul, bukan sebagai respons terhadap kebutuhan riil masyarakat," ucap dia. Dalam hubungan kelembagaan DPRD dan eksekutif, Herman menilai Sekretariat DPRD memiliki posisi penting untuk memperkuat komunikasi, menyediakan informasi yang akurat, serta membantu pimpinan dan anggota DPRD memperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan pembangunan. Peran tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Ketiga fungsi itu perlu diarahkan untuk mendukung tujuan utama pemerintahan daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Sekretariat DPRD diharapkan mampu menjadi penghubung yang efektif antara kebutuhan DPRD dan substansi kebijakan yang disiapkan perangkat daerah. Melalui penguatan peran Sekretariat DPRD, Sekda Herman berharap hubungan kelembagaan antara legislatif dan eksekutif semakin produktif, konstruktif, dan berorientasi pada hasil. Sinergi keduanya harus mampu memastikan kebijakan daerah tidak berhenti pada dokumen dan pembahasan, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat. HUMAS JABAR Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Adi Komar

Baca Selengkapnya

15 Oct 2026

Herman Suryatman Dorong Gerakan Terpadu Penanganan Urusan Kesehat...

KOTA BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) memperkuat gerakan terpadu untuk mempercepat penanganan tuberkulosis (TBC), ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK), dan balita gizi kurang. Menurut Herman, ketiga persoalan kesehatan tersebut menjadi prioritas yang harus ditangani secara konkret, tanpa menunggu program atau proyek baru. Demikian dikatakan Herman Suryatman saat memimpin konsolidasi bersama 27 kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan Kesehatan, di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Bandung, Kamis (15/10/2026). Herman mengatakan, pihaknya menginginkan Jabar bebas TBC, ibu hamil KEK, dan balita gizi kurang pada 2029. Ia menekankan capaian tersebut harus diupayakan melalui kerja bersama seluruh unsur pemerintahan hingga masyarakat. “Jangan pakai lama kalau urusan kesehatan. Jangan menunggu dulu program, jangan menunggu dulu proyek. Apa pun yang bisa kita lakukan, lakukan,” ujar Herman Suryatman. Untuk penanganan TBC, Herman menyebutkan bahwa Jawa Barat telah mengidentifikasi sekitar 226.000 kasus dari target penemuan 230.000 kasus yang diproyeksikan Kementerian Kesehatan. Capaian tersebut menjadi langkah penting untuk menemukan penderita sekaligus memutus rantai penularan di masyarakat. Menurut Herman, besarnya angka kasus yang teridentifikasi tidak semestinya dipandang sebagai kegagalan. Sebaliknya, penemuan kasus secara terbuka merupakan fondasi penting penanganan TBC karena kasus yang tidak terdeteksi berpotensi terus menularkan penyakit. Tahap berikutnya adalah memastikan seluruh penderita yang telah ditemukan mendapatkan pengobatan secara konsisten selama enam bulan sesuai regimen pengobatan yang ditetapkan tenaga kesehatan. Herman menegaskan bahwa obat telah tersedia di puskesmas sehingga tantangan berikutnya adalah memastikan pasien menjalani pengobatan sampai tuntas. “Rumusnya, temukan, obati. Kalau pengobatannya konsisten, insyaallah sembuh. Yang paling penting adalah memastikan warga yang menderita TBC meminum obat secara teratur,” katanya. Selain TBC, Pemda Provinsi Jabar memprioritaskan penanganan ibu hamil KEK dan balita gizi kurang. Herman menyebutkan, dari sekitar 900.000 ibu hamil di Jawa Barat, diperkirakan 90.000 atau sekitar 10 persen mengalami KEK. Sementara itu, terdapat sekitar 76.000 balita yang teridentifikasi mengalami gizi kurang. Herman menekankan pentingnya pemenuhan protein hewani bagi ibu hamil dan balita, antara lain melalui konsumsi telur, ikan, daging, dan susu. Untuk ibu hamil KEK, ia mencontohkan dukungan konsumsi telur setiap hari sebagai salah satu bentuk intervensi gizi yang dapat diupayakan sesuai kebutuhan dan kondisi penerima manfaat. Bagi keluarga yang mampu, edukasi dan peningkatan kesadaran menjadi langkah utama agar kebutuhan gizi dapat dipenuhi secara mandiri. Sementara itu, keluarga yang kurang mampu perlu mendapatkan bantuan melalui berbagai sumber daya yang tersedia, termasuk APBD, program pemerintah, serta dukungan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan masyarakat. “Kalau tidak mampu, lapor ke lurah. Nanti kita ikhtiarkan bersama untuk membantu. Jangan sampai persoalan kemampuan ekonomi membuat ibu hamil dan balita tidak mendapatkan asupan gizi yang dibutuhkan,” tutur Herman. Ia menjelaskan, penanganan ibu hamil KEK dan balita gizi kurang juga merupakan langkah mendasar untuk mencegah munculnya kasus stunting baru. Pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga periode awal kehidupan anak perlu diperkuat agar persoalan tidak berkembang menjadi masalah kesehatan jangka panjang. Herman menyampaikan, angka prevalensi stunting di Jawa Barat berhasil turun signifikan dari 21,7 persen pada 2023 menjadi 15,9 persen pada 2024, menunjukkan efektivitas berbagai program percepatan penurunan stunting di daerah. Capaian tersebut pun menurutnya, merupakan hasil kerja bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ke depan, Pemda Provinsi Jabar berharap prevalensi stunting dapat ditekan hingga di bawah 10 persen pada tahun ini. Untuk mempercepat intervensi, Pemda Provinsi Jabar akan mengoptimalkan platform Satu Data Jawa Barat (SADA Jabar) sebagai instrumen untuk mengidentifikasi sasaran, memverifikasi data, dan menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan dukungan yang tersedia. Data dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) akan dipadukan dengan data dinas kesehatan dan informasi dari pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, serta desa dan kelurahan. Herman mengingatkan bahwa data tersebut perlu diverifikasi di lapangan karena perbedaan waktu pemutakhiran dapat menyebabkan ketidaksesuaian kondisi penerima manfaat. Karena itu, dinas kesehatan diminta menggerakkan puskesmas dan bidan, sedangkan jajaran kewilayahan mulai dari camat, kepala desa, hingga lurah didorong melakukan verifikasi langsung. Jika sasaran telah dipastikan sesuai, intervensi harus segera dilaksanakan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, data perlu diperbarui. Pemda Provinsi Jabar juga mendorong pembentukan tim terpadu yang secara aktif mencari dan membantu warga yang membutuhkan perhatian, termasuk ibu hamil KEK, balita gizi kurang, serta anak tidak sekolah. Gerakan ini tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga mengoptimalkan gotong royong, potensi masyarakat, dunia usaha, dan dukungan berbagai lembaga. Di lingkungan Pemda Provinsi Jabar, dukungan juga disiapkan melalui pelibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam membantu keluarga sasaran. Pemetaan penerima manfaat dan pendampingan sedang dilakukan agar dukungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Herman menegaskan, keberhasilan program kesehatan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau jumlah kegiatan yang terlaksana. Ukuran utamanya adalah perubahan nyata yang dirasakan masyarakat, mulai dari penderita TBC yang menjalani pengobatan hingga tuntas, ibu hamil yang memperoleh asupan gizi memadai, sampai balita yang tumbuh sehat. “Pemerintahan itu untuk rakyat. Kita harus bergerak bersama agar tidak ada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis, tidak ada balita yang kekurangan gizi, dan Jawa Barat bisa bebas TBC. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik,” kata Herman. HUMAS JABAR Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Adi Komar

Baca Selengkapnya