PPID Provinsi Jawa Barat

KOTA BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pemanfaatan Gedung Sate sebagai Cagar Budaya untuk kegiatan pemerintahan. 

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga fungsi utama Gedung Sate sebagai pusat administrasi pemerintahan sekaligus bangunan bersejarah yang memiliki nilai arsitektur tinggi dan menjadi simbol identitas masyarakat Jawa Barat.

SE Nomor: 37/KB.03.03.01/UM yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, pada 10 April 2025, menyatakan pemanfaatan Gedung Sate harus senantiasa memperhatikan aspek pelestarian. 

Gedung Sate hanya diperbolehkan untuk kegiatan resmi pemerintahan dan tidak digunakan untuk kegiatan di luar kepentingan tersebut.

Surat edaran ini ditujukan kepada para Asisten Daerah, Staf Ahli Gubernur, serta Kepala Perangkat Daerah dan Biro di lingkungan Pemda Provinsi Jabar. 

Tujuannya adalah untuk melestarikan, melindungi, dan memanfaatkan Gedung Sate sesuai statusnya sebagai Cagar Budaya.

SE ini merujuk pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, serta Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM.04/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Bangunan Bersejarah di Kota Bandung sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, atau Kawasan Cagar Budaya.

Selain itu, landasan hukum lainnya adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 032/Kep.791-BPKAD/2021 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan pada 35 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dengan adanya SE ini, Pemda Provinsi Jabar menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian Gedung Sate agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi kini dan mendatang sebagai bagian dari warisan budaya yang bernilai tinggi.

KOTA BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan kunjungan kerja ke Museum Batutulis di Kota Bogor, Senin (14/4/2025). Dalam kunjungan tersebut, Gubernur menegaskan komitmen Pemda Provinsi Jawa Barat untuk merevitalisasi Museum Batutulis agar menjadi pusat edukasi sejarah Sunda yang representatif bagi generasi mendatang.

"Revitalisasi Museum Batutulis merupakan bagian dari upaya kami untuk memperkuat identitas sejarah dan budaya Sunda. Museum ini harus menjadi tempat belajar yang layak dan bermakna, terutama bagi anak-anak muda," katanya.

KDM - sapaan akrab Dedi Mulyadi menyampaikan revitalisasi fisik museum akan dilakukan setelah mendapatkan izin resmi dari Kementerian Kebudayaan. 

Proses koordinasi dengan kementerian terkait saat ini tengah berlangsung. Jika izin diberikan dalam waktu dekat, pembangunan fisik akan dimulai pada tahun ini.

Dalam perencanaan revitalisasi tersebut, Pemdaprov Jabar akan melibatkan para ahli sejarah, ahli permuseuman, serta arsitek berpengalaman untuk memastikan narasi sejarah dan desain arsitektur museum mencerminkan nilai-nilai luhur budaya Sunda.

"Desain arsitekturnya akan mengedepankan kearifan lokal. Kami ingin menciptakan ruang edukatif yang bukan hanya informatif, tetapi juga inspiratif," tambahnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya edukasi sejarah bagi generasi muda. Menurutnya, mengenal sejarah adalah kunci untuk menumbuhkan kebanggaan dan rasa hormat terhadap para leluhur.

"Kita ingin anak cucu kita mengenal kebesaran dan kecerdasan para leluhur Sunda. Museum Batutulis harus bangkit kembali sebagai simbol pembelajaran dan pelestarian sejarah," pungkasnya.
 

KOTA BOGOR — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Wali Kota Bogor Dede Rachim meninjau langsung lokasi longsor di Jalan Saleh Danasasmita, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Senin (14/4/2025). 

Kunjungan ini menandai langkah awal percepatan pemulihan kawasan serta pembangunan akses baru yang lebih aman menuju Stasiun Batutulis.

KDM - sapaan akrab Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk memulihkan kawasan terdampak secara ekologis dan terencana. 

Ia menyatakan bahwa Pemda Provinsi Jawa Barat akan melakukan rehabilitasi lingkungan dengan menanam kembali pohon-pohon endemik guna mengembalikan fungsi kawasan sebagai daerah resapan air dan pelindung ekosistem.

"Kita akan tanami kembali kawasan ini dengan pohon-pohon endemik. Ini bukan hanya soal estetika, tapi soal menjaga ekosistem dan keselamatan warga," ujar Gubernur Dedi.

Ia juga menekankan pentingnya penertiban aktivitas komersial yang tidak sesuai tata ruang di sekitar Gunung Salak. Kegiatan ekonomi yang dinilai mengganggu keseimbangan alam akan ditertibkan dan diarahkan agar sesuai regulasi lingkungan hidup.

"Kawasan ini harus kembali menjadi ruang yang tertata. Kita tidak bisa membiarkan kegiatan ekonomi tumbuh tanpa kendali," katanya.

Gubernur menyampaikan bahwa trase jalan baru telah diukur dan akan disesuaikan dengan rencana tata ruang, sambil tetap memperhatikan aspek ekologis. Ia menargetkan pembangunan jalan baru dapat dimulai pada perubahan anggaran tahun ini. 

Proses pembebasan lahan akan dilakukan secara kolaboratif oleh Pemdaprov Jabar dan Pemkot Bogor, dengan masing-masing menanggung 50 persen dari total biaya pembebasan lahan sebesar Rp30 miliar. Pembangunan infrastruktur sendiri diperkirakan memerlukan anggaran Rp10 miliar.

"Untuk alokasi anggaran dibagi dua, setengah dari provinsi, setengah dari kota," ujar Dedi Mulyadi. 

Sebagai bagian dari upaya konservasi dan penataan identitas kawasan, Gubernur Dedi Mulyadi juga mengumumkan wilayah tersebut akan berganti nama menjadi "Leuweung Batu Tulis." 

Kawasan ini akan difungsikan sebagai ruang hijau baru dengan tanaman endemik yang mencerminkan kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Dede Rachim menyatakan akses baru menuju Stasiun Batutulis akan dibangun tidak jauh dari lokasi awal. 

Akses baru tersebut memiliki panjang sekitar 200 meter, membentang dari area Sumur 7 dan tembus ke Jalan Danasasmita. Ia memastikan bahwa jalur ini sudah melalui kajian teknis dan dinyatakan aman untuk digunakan.

"Jalan ini sudah kami kaji bersama tim dari Balai Teknik Perkeretaapian dan Kementerian PUPR. Keduanya menyimpulkan bahwa jalur lama tidak direkomendasikan untuk digunakan kembali, karena diduga terdapat sumber mata air di bawahnya," jelas Dede.

Ia juga menjelaskan bahwa proses pembebasan lahan menjadi tantangan tersendiri. Pemkot Bogor saat ini tengah menjalin komunikasi dengan pemilik lahan agar proses berjalan sesuai aturan dan kebutuhan proyek.

"Kami sudah bertemu langsung dengan para pemilik lahan. Nantinya akan kami negosiasikan, karena tentu tidak semua lahan mereka akan dibebaskan, hanya sesuai kebutuhan trase," kata Wali Kota.

KOTA BANDUNG - Pemda Provinsi Jawa Barat menargetkan pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Jabar rampung pada 2027. 

Hal itu dikemukakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Pemdaprov Jabar dengan Kejaksaan Tinggi Jabar di Bale Pakuan, Kota Bandung, Selasa (15/4/2025). 

Pada kesempatan itu, Pemdaprov Jabar juga melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan 27 Pemda Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum pada Ruas Jalan Provinsi di Jawa Barat. 

Dedi menyatakan, pembangunan jalan mulus hingga pelosok desa di seluruh wilayah Jabar ditargetkan rampung pada 2027 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa. 

"Target saya di 2027 seluruh jalan di Jawa Barat, jalan nasional, jalan tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa terkoneksi dengan baik dalam keadaan mulus dan nanti itu melahirkan sirkulasi ekonomi," ujar Dedi. 

Untuk itu, KDM sapaan akrab Gubernur Dedi Mulyadi memastikan, pendapatan keseluruhan dari pajak kendaraan bermotor akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Jabar. 

"Totalitas pendapatan pajak kendaraan bermotor harus 100 persen untuk infrastruktur jalan, kemudian infrastruktur jalan didalamnya ada marka jalan, PJU, CCTV, dan berbagai perlengkapan taman lainnya yang membuat kenyamanan bagi pengguna jalan," imbuhnya. 

Ia pun menilai, penandatanganan MoU dengan Kejaksaan Tinggi menjadi bukti konkret Pemdaprov Jabar dalam hal pendampingan ketika melakukan pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Barat. 

"Hari ini kita bikin MoU antara Kejaksaan Tinggi dengan Pemda Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri dengan Bupati/Wali Kota. Payung hukum dan pendampingnya sudah jelas," pungkas Dedi.

KOTA BANDUNG -- Gubernur Dedi Mulyadi akan memanfaatkan kereta api untuk memaksimalkan potensi pariwisata Jawa Barat. 

"Kereta api sebenarnya jalur transportasi yang paling murah," ujar Dedi Mulyadi saat Rakor Perkeretaapian: Rencana Reaktivasi dan Pembangunan Jalur Kereta Api Baru di Bale Gedung Pakuan  Kota Bandung, Selasa (15/4/2025). 

Menurut Gubernur, kereta api bisa mendukung pariwisata karena sifatnya yang massal dan antimacet. "(Kereta Api) Ini pengangkutannya massal, karena pengangkutannya massal mudah memobilisasi orangnya," kata KDM -- sapaan akrab Kang Dedi Mulyadi. 

Dalam rakor tersebut, KDM juga memaparkan sejumlah program prioritas Pemda Provinsi Jawa Barat dalam mendorong transportasi publik yang dapat menghadirkan kebermanfaatan bagi masyarakat. 

"Elektrifikasi (KRL) menjadi target awal minimal kemacetan di Kota Bandung dan sekitarnya terselesaikan," ujarnya. 

Tak hanya di Kota Bandung, Jabar juga akan mereaktivasi  jalur kereta api Bandung - Pangandaran. "Reaktivasi kita yang paling dekat jalur kereta dari Bandung sampai Pangandaran. Itu baru sampai Banjar, kita bikin itu prioritas pertama kita selesaikan," tutur Gubernur Dedi Mulyadi. 

Selain jalur KA Bandung - Pangandaran, Jabar juga akan menghidupkan jalur KA di Garut, jalur KA dari Bogor-Sukabumi-Cianjur hingga Padalarang, kemudian juga jalur KA Bandung - Ciwidey untuk mengantisipasi kemacetan pada musim liburan.