Pemprov Jabar Catat Nilai Tinggi dalam Penilaian Ombudsman, Wagub Erwan: Kami Terus Berbenah

Pemprov Jabar Catat Nilai Tinggi dalam Penilaian Ombudsman, Wagub Erwan: Kami Terus Berbenah

KOTA BANDUNG – Ombudsman Republik Indonesia memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepanjang 2025. Pemprov Jabar memperoleh skor 80,9 dengan kategori kualitas tinggi tanpa maladministrasi. Meski demikian, sejumlah lokus pelayanan masih menunjukkan nilai yang perlu menjadi perhatian dan bahan evaluasi pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI Radian Syam saat menyampaikan hasil penilaian kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (19/11/2026).

Radian menjelaskan, penilaian dilakukan melalui sejumlah lokus pelayanan publik, di antaranya RSUD Welas Asih, Griya Harapan Difabel, dan SMKN 2 Bandung.

Berdasarkan hasil evaluasi, RSUD Welas Asih memperoleh skor 84,74, Griya Harapan Difabel 84,34, sedangkan SMKN 2 Bandung mendapatkan skor 71,18.

"Di Jawa Barat, ringkasan eksekutif penilaian tahun 2025 memperoleh nilai baik dengan skor 80,9. Jadi, ini bisa dikatakan kualitas tinggi tanpa maladministrasi," ujar Radian.

Ia menegaskan, penilaian Ombudsman bukan sekadar memberikan angka kepada pemerintah, melainkan menjadi instrumen evaluasi untuk melihat sejauh mana pelayanan publik telah memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Ini seperti kita memberikan rapor. Guru memberikan rapor kepada murid. Karena memang itu menjadi kewenangan kita," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Radian juga menyoroti persoalan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di trotoar depan RSUD Welas Asih. Sebelumnya, terdapat keluhan mengenai kondisi jalur pedestrian yang dinilai terlalu curam sehingga menyulitkan penyandang disabilitas ketika mengakses fasilitas tersebut.

Namun, ia mengapresiasi respons Pemprov Jabar yang telah menindaklanjuti keluhan tersebut melalui perbaikan fasilitas.

"Memang ada keluhan dari teman-teman difabel bahwa jalannya agak sedikit curam. Alhamdulillah sudah direspons oleh Pemprov, oleh Pak Gubernur dan Pak Wagub. Akhirnya teman-teman difabel bisa menggunakan jalan tersebut," lanjut Radian.

Menanggapi hasil evaluasi itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan bahwa Pemprov Jabar tidak akan berhenti melakukan pembenahan. Hasil penilaian Ombudsman tahun sebelumnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Erwan mengungkapkan, pada penilaian sebelumnya Pemprov Jabar memperoleh nilai tes 88 dengan nilai akhir 79,93. Sementara dalam penilaian tahun ini, komponen tes berhasil mencapai nilai 100.

"Insyaallah tahun ini kami bisa melesat lebih tinggi lagi. Tahun kemarin nilai tes kami 88, kemudian setelah wawancara dan penilaian lainnya ditetapkan 79,93. Tapi sekarang, alhamdulillah, nilai tes kami 100," kata Erwan.

Menurutnya, peningkatan tersebut merupakan hasil dari tindak lanjut terhadap catatan dan kekurangan yang ditemukan pada evaluasi sebelumnya.

"Kami berdasarkan data, berdasarkan apa yang kami lakukan selama ini. Perbaikan-perbaikan langsung kami lakukan terhadap apa yang menjadi kekurangan di tahun lalu," tegasnya.

Erwan juga menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI yang telah memberikan evaluasi sekaligus masukan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Jawa Barat.

Ia memastikan, Pemprov Jabar akan terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan Ombudsman agar setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara konkret.

"Walaupun nilai 80,9 ini sudah baik, kami akan terus berusaha menjadi sangat baik. Kami pun akan terus memperbaiki nilai tersebut," ujarnya.

Erwan berharap, berbagai pembenahan yang sedang berjalan dapat meningkatkan hasil penilaian berikutnya sekaligus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

"Insyaallah kami bisa menyelesaikan ini dan menambah nilai kami lebih tinggi lagi," ucapnya.

Pemprov Jabar pun menjadikan hasil evaluasi Ombudsman sebagai salah satu pijakan untuk memastikan pelayanan publik tidak berhenti pada pencapaian angka penilaian, tetapi terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal aksesibilitas, kualitas fasilitas, dan kemudahan masyarakat memperoleh layanan.


HUMAS JABAR
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
Adi Komar